JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah (pemda), bank pembangunan daerah (BPD), dan lembaga keuangan daerah lainnya memperluas akses hingga ke kalangan grassroots. Itu menjadi cara efektif untuk menyukseskan program memerangi rentenir.
Di tengah impitan ekonomi karena pandemi Covid-19 ini, rentenir seolah menjadi jalan keluar. Sebab, masyarakat yang unbankable bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman dari mereka. Meskipun bunganya sangat tinggi.
Untuk mengikis praktik tersebut, OJK mencanangkan tiga skema pembiayaan kredit bagi pengusaha kecil di desa. Meliputi pembiayaan pencairan cepat, kredit murah, serta kredit cepat dan murah.
“Program tersebut menjadi cara untuk memadukan kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat. Pembiayaan yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” terang Tirta Segara, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Jumat (29/1).
Salah satu cara melawan rentenir ialah mewujudkan kredit cepat yang cair dalam waktu tiga hari. Suku bunganya lebih tinggi dari KUR (kredit usaha rakyat) yang rata-rata 5 persen. Sedangkan skema kredit kedua adalah pembiayaan rendah. Pencairan memakan waktu 4 sampai 12 hari, tapi suku bunganya lebih rendah dari KUR.
“Sedangkan skema terbaik adalah kredit cepat dan berbiaya rendah. Artinya, cair kurang dari tiga hari dan suku bunga rendah,” jelas Tirta.
Sementara itu, perbankan optimistis fungsi intermediasi membaik tahun ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mematok target pertumbuhan kredit mencapai 6–7 persen. Nasabah sektor usaha ultramikro dan mikro-kecil menjadi fokus penyaluran kredit.
Direktur Utama BRI Sunarso mengakui bahwa nasabah sektor tersebut masih belum terlayani pembiayaan formal. Sebagian dari mereka memilih meminjam uang melalui rentenir lantaran proses pencairannya cepat. Padahal, risiko di balik itu lebih berat karena bunga yang tinggi.
