OJK Minta BPD Perluas Akses Kredit hingga ke Masyarakat Akar Rumput

 

JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah (pemda), bank pembangunan daerah (BPD), dan lembaga keuangan daerah lainnya memperluas akses hingga ke kalangan grassroots. Itu menjadi cara efektif untuk menyukseskan program memerangi rentenir.

Di tengah impitan ekonomi karena pandemi Covid-19 ini, rentenir seolah menjadi jalan keluar. Sebab, masyarakat yang unbankable bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman dari mereka. Meskipun bunganya sangat tinggi.

Untuk mengikis praktik tersebut, OJK mencanangkan tiga skema pembiayaan kredit bagi pengusaha kecil di desa. Meliputi pembiayaan pencairan cepat, kredit murah, serta kredit cepat dan murah.

“Program tersebut menjadi cara untuk memadukan kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat. Pembiayaan yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” terang Tirta Segara, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Jumat (29/1).

Salah satu cara melawan rentenir ialah mewujudkan kredit cepat yang cair dalam waktu tiga hari. Suku bunganya lebih tinggi dari KUR (kredit usaha rakyat) yang rata-rata 5 persen. Sedangkan skema kredit kedua adalah pembiayaan rendah. Pencairan memakan waktu 4 sampai 12 hari, tapi suku bunganya lebih rendah dari KUR.

“Sedangkan skema terbaik adalah kredit cepat dan berbiaya rendah. Artinya, cair kurang dari tiga hari dan suku bunga rendah,” jelas Tirta.

Sementara itu, perbankan optimistis fungsi intermediasi membaik tahun ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mematok target pertumbuhan kredit mencapai 6–7 persen. Nasabah sektor usaha ultramikro dan mikro-kecil menjadi fokus penyaluran kredit.

Direktur Utama BRI Sunarso mengakui bahwa nasabah sektor tersebut masih belum terlayani pembiayaan formal. Sebagian dari mereka memilih meminjam uang melalui rentenir lantaran proses pencairannya cepat. Padahal, risiko di balik itu lebih berat karena bunga yang tinggi.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/30/01/2021/ojk-minta-bpd-perluas-akses-kredit-hingga-ke-masyarakat-akar-rumput/

Share:

Read More

Tenang! Pembelian Pulsa Memang Sudah Kena PPN Sejak Lama

 JawaPos.com – Aturan baru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal penyederhanaan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer saat ini ramai diperbincangkan. Banyak masyarakat yang cemas kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apalagi, banyak pemberitaan yang menyebut seolah ada pajak-pajak baru yang dikenakan dalam transaksi pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, banyak pihak yang salah memahami soal kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tersebut. Ia meminta, masyarakat tidak perlu terkejut.

Sebab intinya, aturan ini hanya bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucer serta memberi kepastian hukum. Yustinus menjelaskan bahwa pajak terhadap jasa telekomunikasi sudah berlaku sejak diterbitkannya PP 28/1988 yang ditegaskan dengan SE-48/PJ.31988 tentang Pengenaan PPN Jasa Telekomunikasi.

Dengan aturan itu, PPN atas jasa telekomunikasi yang kemudian sarana transmisinya berubah ke voucer pulsa dan pulsa elektrik telah dikenai pajak. Perusahaan provider telekomunikasi wajib membayar pajak pulsa tersebut. Mekanismenya normal.

“PPN dipungut di tiap mata rantai dengan PPN yang dibayar dapat dikurangkan, yang disetor selisihnya,” ucapnya melalui Twitter, Sabtu (30/1).

baca juga: Tak Ada Pajak Baru untuk Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik, Voucer

Yustinus mengaku, pemberlakuan kebijakan di lapangan menimbulkan sejumlah masalah. Sebab, distributor dan pengecer menengah dan kecil -sebagai bagian mata rantai jasa telekomunikasi- kesulitan menjalankan kewajiban pajak karena secara administrasi belum mampu.

Hal itu telah menyebabkan perselisihan tak terhindarkan dan berakibat ketidakpastian. Dengan demikian, Kementerian Keuangan merilis PMK 6/PMK.03/2021 untuk memberikan kepastian.

“Intinya memberi kepastian status pulsa sebagai barang kena pajak agar seragam karena dipahami sebagai jasa. Lalu pemungutan disederhanakan hanya sampai dengan distributor besar. Sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer pulsa,” jelasnya.

Lebih jauh Prastowo menambahkan, PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Sehingga menurut Undang-undang, penjual barang atau jasa wajib membayar pajak tersebut. Itulah alasan PPN disebut pajak objektif karena yang dikenai objeknya yaitu konsumen.

“Disebut juga pajak tidak langsung karena sasarannya konsumen barang atau jasa, tetapi pemungutannya melalui pengusaha di tiap mata rantai,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/tenang-pembelian-pulsa-memang-sudah-kena-ppn-sejak-lama/

Share:

Read More

Pertamina Kampanyekan Gerakan Pekerja Donor Plasma

 

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) terus menjalankan komitmennya dalam mendukung pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19, dengan mendorong dan memfasilitasi pekerja Pertamina serta keluarganya untuk ikut serta dalam aksi bersama Donor Plasma Konvalesen, sesuai dengan tema gerakannya yaitu From Survivor to Savior – Dari Penyintas menjadi Penyelamat, Dari Pertamina untuk Indonesia.

Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation, Agus Suprijanto mengatakan, aksi kebersamaan donor plasma konvalesen dari Pekerja penyintas Covid 19 ini terlaksana secara serentak di Jakarta, Medan, Plaju, Cilacap, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, dan Makassar.

“Hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 100 orang Pekerja Pertamina Pertamina, baik di kantor pusat, unit operasi dan anak perusahaan yang sudah menjadi pendonor serta terdaftar sebagai calon pendonor Plasma Konvalesen,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (30/1).

Jumlah ini diharapkan akan meningkat dengan kampanye edukasi yang masif sehingga gerakan ini akan terus berkelanjutan ke depannya, tidak hanya untuk Pekerja Pertamina namun juga dapat menyebar kepada masyarakat luas.

Salah seorang Pekerja pendonor, Ade Barkah mengatakan, setelah selesai mendonorkan plasma darahnya di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, ia pun mengajak Pekerja, keluarga dan masyarakat luas untuk mendukung gerakan ini.

“Kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang sudah sembuh dari Covid 19, ayo donorkan plasma darah untuk mendukung pasien lain yang sedang dalam proses penyembuhan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Pertamina juga menyerahkan bantuan fasilitas kepada Palang Merah Indonesia (PMI) berupa 2 (dua) unit alat apheresis yang dipergunakan untuk kegiatan donor Plasma Konvalesen.

Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Effendi menyampaikan terima kasih kepada manajemen dan pekerja Pertamina yang telah melaksanakan donor dan memberikan bantuan alat untuk pengambilan plasma konvalesen.

“Pertamina dengan PMI, khususnya PMI DKI Jakarta, telah menjalin kerja sama yang cukup erat. Di masa pandemi tetap rutin melaksanakan program donor darah dan saat ini dilengkapi dengan donor Plasma Konvalesen. Kami berharap bahwa kerja sama ini terus berlanjut ke depan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Selain donor Plasma Konvalesen, Pertamina juga terdepan dalam mempersiapkan fasilitas kesehatan, melalui alih fungsi beberapa aset menjadi safe house dan rumah sakit darurat khusus covid 19 dengan kapasitas hampir 500 bed.

“Pertamina juga memberikan dukungan dengan beragam bantuan untuk tenaga medis dan masyarakat dengan kontribusi lebih dari Rp 1 triliun,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/pertamina-kampanyekan-gerakan-pekerja-donor-plasma/

Share:

Read More

Elon Musk Bikin Harga Bitcoin Melesat ke Rp 515 Juta

 

Jakarta - 

Pendiri Tesla, Elon Musk berhasil membuat harga bitcoin kembali meningkat. Padahal sebelumnya harga mata uang kripto ini turun hingga berada di bawah US$ 30.000 per keping.

Kenaikan ini terjadi setelah Musk mengubah bio di akun Twitternya menjadi #bitcoin dan mengunggah cuitan "In retrospect, it was inevitable".Mengutip Forbes disebutkan cuitan Musk ini muncul setelah aplikasi Robinhood membatasi pengguna dari GameStop GME-44,3%.

Dengan larangan tersebut para trader berbondong-bondong masuk ke pasar cryptocurrency yang bisa digunakan oleh semua orang seperti dogecoin atau pesaing bitcoin yang sebelumnya menjadi favorit Musk.

Perubahan bio Twitter Musk ini memang membuat harga bitcoin tercatat mengalami kenaikan dan disambut baik oleh komunitas bitcoin dan cryptocurrency.

Salah satu investor teknologi dan mantan pimpinan Coinbase Balaji Srinivasan mengungkapkan saat ini bitcoin bisa menjadi 'bendera' untuk teknologi.

"Semua layanan web secara bertahap akan bisa menggunakan crypto. Kemudian kembali ke enkripsi, privasi, peer to peer, hak individu, kebebasan berekspresi dan desentralisasi," ujar dia.

Musk memang sudah lama masuk ke dunia cryptocurrency dengan menggunakan bitcoin dan dogecoin. Pekan ini Musk telah berhasil membuat harga bitcoin naik dan dia juga menyebut tak akan pernah menolak pembayaran dalam bitcoin. Bahkan ada spekulasi liar jika Tesla akan menambahkan bitcoin ke neraca perusahaanya.

Dikutip dari bitcoin.com pada 28 Januari 2021 nilai bitcoin tercatat US$ 29.533. Saat ini nilai bitcoin sudah mencapai US$ 36.850 atau Rp 515 juta (kurs Rp 14.000).

sumber:https://finance.detik.com/moneter/d-5353819/elon-musk-bikin-harga-bitcoin-melesat-ke-rp-515-juta?tag_from=wp_nhl_21

Share:

Read More

BNI Kantongi Laba Rp 3,3 T di 2020

 Jakarta - 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 3,3 triliun sepanjang 2020. Angka ini terkontraksi 78,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengungkapkan pandemi COVID-19 menyebabkan banyak tantangan untuk dunia usaha di tanah air hampir sepanjang 2020.

Dia mengungkapkan di tengah kondisi perekonomian yang menantang, perseroan dapat merealisasikan pendapatan non bunga atau fee based income sebesar Rp 11,9 triliun atau tumbuh 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2019, serta dapat melakukan efisiensi biaya operasional yang hanya tumbuh 2,2% YoY.

Kedua hal ini menjadi sasaran utama perusahaan selama masa pandemi untuk meredam tekanan pendapatan bunga yang turun 4,0% YoY dalam rangka pemberian stimulus restrukturisasi kredit kepada para debitur yang terdampak oleh pandemi, serta berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan laba sebelum provisi dan pajak (PPOP) sebesar Rp 27,8 triliun pada akhir 2020.

Adi menjelaskan bekal PPOP tersebut menambah ruang bagi BNI untuk memupuk pencadangan yang memadai dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa mendatang dan juga memberikan kekuatan untuk meminimalisir volatilitas keuntungan perseroan.

"Di mana pada tahun 2020, BNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 3,3 triliun disertai dengan rasio kecukupan pencadangan atau coverage ratio berada pada level 182,4% lebih besar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 133,5%," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (29/1/2021).

Adi mengungkapkan BNI terus beradaptasi di tengah masa pemulihan dari pandemi COVID-19 dan terus berupaya menumbuhkan bisnis, terutama pada triwulan terakhir tahun 2020, dengan fokus pada penguatan fundamental perseroan.

Dia menyebutkan kredit yang disalurkan pada 2020 sebesar Rp 586,2 triliun atau tumbuh 5,3% YoY.

"Pada Kuartal IV-2020 perseroan juga melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan komposisi aset dan liabilities, sehingga pengelolaan dana perseroan dapat lebih efektif," jelas dia.

Pada tahun 2020, perseroan mampu menjaga NIM di level 4,5% melalui strategi manajemen biaya dana yang efektif. BNI mencatatkan biaya dana (cost of fund) yang terus mengalami perbaikan di setiap kuartalnya, terutama pada Kuartal IV - 2020 yang berada pada level 2,0% atau membaik 60 basis poin dari kuartal sebelumnya, sehingga cost of fund pada akhir 2020 turun menjadi 2,6% dari 3,2% di 2019.

sumber:https://finance.detik.com/moneter/d-5353827/bni-kantongi-laba-rp-33-t-di-2020?tag_from=wp_nhl_20

Share:

Read More

Surati 40 Pemda, Risma Minta Segera Bereskan Data Bansos

 

Solo - 

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau beken disapa Risma menyurati sekitar 40 pemerintah daerah (pemda) yang belum memperbaiki data warga penerima bantuan sosial (bansos). Risma langsung menyurati pemda karena data dengan pemerintah pusat dengan daerah tidak cocok.

Menurutnya, perbedaan data tersebut bisa berakibat penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Maka pemerintah masih belum berani mendistribusikan bansos dengan data yang belum cocok.

"Kurang lebih ada 40 daerah yang sudah kita surati untuk memadankan dengan data kependudukan. Tambahannya sekitar 560 ribuan seluruh Indonesia, tapi 40 daerah itu belum," kata Risma dalam pembagian bansos di Kelurahan Jebres, Solo, Jumat (29/1/2021).

Risma memastikan selain 40 daerah tersebut, distribusi bansos berjalan lancar. Sejak awal Januari perbaikan sudah mulai dilakukan.

"Jadi kita sudah minggu pertama dan kedua Januari kemarin itu sudah ada yang ada perbaikan-perbaikan itu. Selain 40 daerah itu sudah," kata dia.

Sedangkan mengenai program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi COVID-19, Risma masih belum mengetahui akan dilangsungkan hingga kapan. Dia masih akan membahasnya.

"Nanti akan dibicarakan lagi," ujar Risma.

Dalam kunjungannya Risma secara simbolis menyerahkan beberapa bantuan. Antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan nominal sebesar Rp 200 ribu per bulan. Di Solo, BPNT tersalur bagi 33.950 penerima manfaat tiap bulan.

Sedangkan BST dengan nominal sebesar Rp 300 ribu per bulan akan diberikan selama dari Januari 2021 hingga April 2021. Di Solo, jumlah pemerima BST sebanyak 60.511 yang tersebar di lima kecamatan.

Sementara itu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan telah memiliki Sistem Informasi Kesejahteraan elektronik (e-SIK). Melalui sistem tersebut, dapat diketahui kondisi perekonomian setiap warga.

"Jadi melalui e-SIK ini warga tidak bisa bohong. Saya bisa lihat kondisi rumahnya di aplikasi ini, dia sudah dapat bantuan apa saja, semua terlihat di sini. Data ini selalu kita update setiap saat, sehingga tidak mungkin salah sasaran," pungkas Risma.

sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5353886/surati-40-pemda-risma-minta-segera-bereskan-data-bansos?tag_from=wp_nhl_13

Share:

Read More

Sandi: Rp 150 Triliun Keluar Indonesia karena Kita Asyik Liburan ke LN

 JawaPos.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, orang-orang Indonesia yang berlibur ke luar negeri dapat menghabiskan dana sebesar Rp 150 triliun per tahunnya. Sandiaga berharap, seharusnya wisatawan domestik ini dapat membelanjakan uangnya untuk berwisata di dalam negeri.

“Jadi, ada Rp 150 triliun yang keluar dari Indonesia tiap tahunnya karena kita asyik berlibur di negara-negara favorit kita,” ujarnya secara virtual, Kamis (28/1).

Sandiaga menyebut, pihaknya ingin setidaknya ada 30 persen dari Rp 150 triliun yang dialihkan untuk wisata di dalam negeri seperti di Labuan Bajo, maupun di Sulawesi Selatan.

“Kalau kita alihkan 20 persen sampai 30 persen saja itu bisa mencapai Rp 50 triliun yang kita bisa arahkan untuk destinasi-destinasi kita,” ucapnya.

Sandiaga mengungkapkan, sebenarnya banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjaring wisatawan domestik agar tidak berlibur ke negara lain. “Ini kita melihat ekosistem ini harus dibangun, dan kita canangkan agar nanti di tahun selanjutnya kita (Indonesia) menjadi destinasi wisata pilihan di Asia Tenggara,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/28/01/2021/sandi-rp-150-triliun-keluar-indonesia-karena-kita-asyik-liburan-ke-ln/

Share:

Read More

Proses Pembentukan Holding BUMN Sektor Pariwisata Masuk Tahap Akhir

 jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal melanjutkan langkah restrukturisasi. Termasuk membentuk holding perusahaan-perusahaan pelat merah. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan pemulihan ekonomi tidak luput dari road map Kementerian BUMN.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa pembentukan holding BUMN sektor pariwisata sudah memasuki tahap akhir. Dengan menggandeng Kementerian Pariwisata, holding BUMN pariwisata diharapkan bisa melambungkan lima destinasi pariwisata superprioritas Indonesia.

“Dengan holding BUMN, kita tingkatkan akselerasi tourism sebagai backbone pertumbuhan ekonomi setelah recovery nanti,” ujar Tiko, sapaan Kartika Wirjoatmodjo, Rabu (27/1).

Lima destinasi superprioritas yang akan menjadi ikon pariwisata Indonesia itu adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, dan Borobudur di Jawa Tengah.

Nanti holding BUMN pariwisata diisi perusahaan pelat merah pada ekosistem pariwisata. Meliputi bandara, maskapai, serta berbagai fasilitas pendukung seperti destinasi wisata dan perhotelan.

“Tentu saja, holding BUMN ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap industri pariwisata di dalam negeri. Khususnya dalam rangka pemulihan dari pandemi,” tambah Tiko.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan rencana pembentukan sedikitnya sembilan holding BUMN. Itu dilakukan mulai 2020 hingga empat tahun berikutnya. Pembentukan sembilan holding itu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN 2020–2024.

“Urgensi pembentukan holding BUMN ini adalah agar peran BUMN sebagai agen pembangunan lebih optimal,” ungkap Erick. Optimalisasi itu akan dicapai lewat sinergi BUMN, hilirisasi, peningkatan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah, dan kemandirian keuangan.

Erick berharap holding juga bisa meningkatkan total aset BUMN secara signifikan. Dengan demikian, BUMN bisa mewujudkan pendanaan investasi skala besar demi tercapainya kepentingan nasional.

Untuk holding BUMN pariwisata, Erick menyebut PT Jasa Survei Penas (Persero) sebagai pemimpin. Perseroan itu membawahkan tujuh BUMN besar. Di antaranya, PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan siap mendukung rencana yang didiskusikan sejak tahun lalu tersebut. “Kami tentu mendukung dan berharap sinergi Garuda dan teman-teman seperti Angkasa Pura menjadi lebih baik dan lancar,” ujarnya.

Kerangka Anggaran 9 Holding BUMN

Tahun | Nilai/Target (dalam miliar rupiah)

2020 | 28,74

2021 | 29,80

2022 | 31,58

2023 | 32,27

2024 | 33,55

SUMBER:https://www.jawapos.com/ekonomi/28/01/2021/proses-pembentukan-holding-bumn-sektor-pariwisata-masuk-tahap-akhir/

Share:

Read More

Ini Daftar 20 Pekerjaan yang Punah dan Masih akan Eksis karena Pandemi

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan, masa pandemi Covid-18 telah banyak mengubah aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Dari penerapan sistem kerja tatap muka menjadi secara virtual.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Kementerian BUMN Alex Denni mengatakan, akibat pandemi, transformasi dalam aspek ketenagakerjaan menjadi lebih cepat dari perkiraan para pakar, sekitar 3-5 tahun.

“Kita perkirakan sebagian besar orang nanti bekerja dari rumah, remote dan mobile. Oleh Covid-19 hari ini, kita dipaksa bekerja lebih banyak di rumah dan mobile,” ujarnya secara virtual, Kamis (28/1).

Alex melanjutkan, perubahan juga terjadi pada beberapa profesi yang mulai ditinggalkan atau tetap eksis. Mengutip hasil kajian World Economic Forum, 2 tahun mendatang lebih dari 75 pekerjaan bakal punah, digantikan oleh teknologi.

“Tentu saja job-job ini adalah yang bersifat transaksional rutin, simpel dan lain-lain,” imbuhnya.

Di sisi lain, lanjutnya, akan terbuka lebih banyak jenis profesi baru namun harus dibarengi dengan kemampuan, pengetahuan dan cara kerja yang baru. Dia memperkirakan, setidaknya bakal tercipta 133 juta profesi baru pada masa depan.

“Job baru yang lahir bahkan diperkirakan lebih banyak dari job yang akan hilang. Tetapi persoalannya job yang baru ini tentu membutuhkan skill yang baru, knowledge yang baru, dan behaviour yang baru agar karyawan tetap bisa relevan di dalam industrinya,” katanya.

Berikut daftar sepuluh jenis pekerjaan yang mungkin akan punah pada masa depan.

1. Entri data
2. Akuntansi
3. Pembukuan dan penggajian
4. Administrasi dan sekretaris eksekutif
5. Customer service
6. Buruk pabrik
7. Petugas layanan pos
8. General and operation manager
9. Akuntan dan auditor
10. Layanan bisnis dan manajer administrasi.

Sedangkan berikut adalah jenis profesi baru yang paling dibutuhkan pada masa depan.

1. Data analyst dan scientists
2. Artificial intelligence dan machine learning specialists
3. General and operations managers
4. Software and applications developers and analysts
5. Sales and marketing professional
6. Big data specialists
7. Digital transformation specialists
8. New technology specialists
9. Organisational development specialists
10. Information technology services.

SUMBER:https://www.jawapos.com/ekonomi/28/01/2021/ini-daftar-20-pekerjaan-yang-punah-dan-masih-akan-eksis-karena-pandemi/

Share:

Read More

3 Ruas Tol Baru Siap Beroperasi Januari 2021, Ini Daftarnya

  Jakarta - Jalan Tol Kayu Agung-Palembang sepanjang 42,5 km telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 26 Januari 2021 kemarin. Ruas tol yang jadi bagian Jalan Tol Trans Sumatera tersebut jadi jalan tol baru pertama yang diresmikan Jokowi dan beroperasi pada awal tahun ini.

Rencananya, akan ada tiga ruas jalan tol baru lain yang segera beroperasi pada Januari 2021 ini. Apa saja?

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit, melaporkan akan ada satu jalan tol di Jabodetabek yang bakal segera beroperasi. Sementara dua ruas lainnya berada di Sumatera, tepatnya di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

"Paling dekat Seksi 1 Cibitung-Telaga Asih, Indrapuri-Jantho di Aceh, Jalan Veteran-Tanjung Mulia di Sumut bulan Januari 2021," jelas Danang kepada Liputan6.com, Rabu (27/1/2021).

Saat ditanya kapan tanggal peresmiannya, Danang untuk sementara belum bisa menjawab secara detil.

Sebagai informasi, ruas Tol Cibitung-Telaga Asih sepanjang 2,96 km merupakan bagian dari Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang masuk ke dalam Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) 2 sepanjang 34 km yang dikerjakan PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

Jalan tol ini terbagi dalam 4 seksi, yakni Seksi 1 Cibitung-Telaga Asih sepanjang 2,96 km, Seksi 2 Telaga Asih-Tembelang/Gabus Indah-Muara Bakti sepanjang 9,41 km, Seksi 3 Tembelang-Mekarjaya/Muara Bakti-Kanal Banjir Timur sepanjang 13,09 km, dan Seksi 4 Mekarjaya-Cilincing/Kanal Banjir Timur-Cilincing sepanjang 8,56 km.

Tol Jantho-Indrapuri

Sementara Tol Jantho-Indrapuri merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang masuk ke dalam ruas Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) sepanjang 74 km. Tol Jantho-Indrapuri merupakan Seksi 3 Tol Sibanceh yang memiliki panjang 16 km.

Seksi lainnya dari ruas Tol Sibanceh ini antara lain Seksi 1 Padang Tiji-Seuliemum sepanjang 25 km, Seksi 2 Seuliemum-Jantho sepanjang 6 km, Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 14 km, Seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro sepanjang 8 km, dan Seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam sepanjang 5,2 km.

Dari keenam seksi tersebut, Seksi 4 Blang Bintang-Indrapuri menjadi jalan tol pertama yang beroperasi di Aceh. Jalan tol ini beroperasi secara berbayar usai diresmikan Jokowi pada Agustus 2020 lalu.

Sedangkan ruas Tol Jalan Veteran-Tanjung Mulia (3,52 km) merupakan segmen dari Seksi 1 Jalan Tol Medan-Binjai (Tanjung Mulia-Helvetia) sepanjang 6,72 km. Jalan tol ini telah dibuka secara fungsional alias gratis pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020/2021.

Jalan Tol Medan-Binjai (16,72 km) yang juga merupakan bagian dari ruas Tol Trans Sumatera ini secara total memiliki 3 seksi. Seksi 2 yakni ruas Helvetia-Semayang sepanjang 6,72 km, dan Seksi 3 ruas Semayang-Binjai sepanjang 4,28 km yang sudah beroperasi sejak Oktober 2017.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468331/3-ruas-tol-baru-siap-beroperasi-januari-2021-ini-daftarnya

Share:

Read More

Selama PPKM, Penumpang Bus AKAP Turun Hampir 30 Persen

  Jakarta - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021, penumpang Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang berangkat dari terminal di bawah pengelolaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), tercatat mengalami penurunan.

Berdasarkan data pada 4 Terminal Bus di bawah pengelolaan BPTJ, yaitu Terminal Jatijajar Kota Depok, Terminal Baranangsiang Kota Bogor, Terminal Poris Plawad Kota Tangerang dan Terminal Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan, terdapat penurunan rata-rata harian jumlah keberangkatan penumpang AKAP. Penurunan ini dibandingkan dengan rata-rata harian pada sepuluh hari pertama bulan Januari 2021.

“Dari sisi transportasi kita masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan tentunya Surat Edaran yang dikeluarkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ,”ujar Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti, Rabu (27/1/2021).

Dari 4 terminal di bawah pengelolaan BPTJ, penurunan penumpang bus AKAP paling signifikan terjadi di Terminal Jatijajar, Kota Depok. Pada 10 hari pertama bulan Januari 2021, rata - rata penumpang bus AKAP yang berangkat setiap hari dari Terminal Jatijajar tercatat sebanyak 311 orang.

Namun, selama PPKM, terdapat penurunan penumpang hingga 29,2 persen atau terdapat sekitar 220 penumpang setiap harinya.

Di tempat lain, yakni Terminal Poris Plawad- Kota Tangerang, rata-rata keberangkatan penumpang AKAP pada 10 hari pertama pada bulan Januari 2021 tercatat sebanyak 441 orang per hari. Sepanjang PPKM penumpang AKAP yang berangkat dari Terminal Poris Plawad turun sebesar 14,05 persen atau jika dirata rata terdapat penumpang berangkat sekitar 379 orang setiap harinya.

Penurunan jumlah penumpang bus AKAP juga terjadi di dua terminal lain yang masih berada di bawah pengelolaan BPTJ yakni Terminal Baranangsiang Bogor dan Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan. Untuk Terminal Baranangsiang dan Terminal Pondok Cabe penurunan presentase jumlah keberangkatan penumpang AKAP juga tercatat sekitar 14 persen.

Rata-rata harian keberangkatan penumpang di Terminal Baranangsiang, Bogor pada awal Januari sebanyak 200 orang. Namun selama PPKM rata-rata harian penumpang AKAP yang berangkat dari Terminal Baranangsiang tercatat 172 orang.

 

Pondok Cabe

Untuk Terminal Pondok Cabe keberangkatan pengguna AKAP untuk awal januari terdapat rata - rata penumpang sebanyak 42 orang setiap harinya. Namun, pada masa PPKM mengalami penurunan menjadi rata-rata hanya memberangkatkan 36 penumpang per hari.

Menurutnya, sebagai regulator bidang transportasi, Polana mengatakan, langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 sudah dilakukan mengacu pada aturan-aturan tersebut. Antisipasi yang dilakukan menurut Polana, merupakan bentuk tanggung jawab pada sektor transportasi termasuk dalam menegakkan dan menjaga protokol kesehatan.

Di sisi lain Polana juga mengapresiasi masyarakat yang sampai dengan saat ini tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan bijak dalam bermobilitas. “Penurunan ini mudah-mudahan merupakan salah satu bentuk sikap yang bijak dan bertanggung jawab dari masyarakat dengan mengatur perjalanannya,” kata Polana.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468353/selama-ppkm-penumpang-bus-akap-turun-hampir-30-persen

Share:

Read More

Kasus Positif Covid-19 Terus Membengkak, Sri Mulyani Butuh Tambahan Dana Rp 76 T

 

 Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah membutuhkan tambahan dana Rp 76,7 triliun. Tambahan dana ini untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di 2021.

Tambahan anggaran ini diperlukan seiring dengan peningkatan kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. "Ini untuk tambahan kebutuhan mendesak akibat adanya kenaikan jumlah covid-19," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (27/1/2021).

Dia merincikan, anggaran sebesar Rp 76,7 triliun tersebut akan dibagi menjadi tiga pos. Pertama untuk bidang kesehatan Rp 14,6 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan penanganan pasien Covid-19 dan biaya perawatan pasien.

Kemudian, santunan kematian tenaga kesehatan serta komunikasi publik untuk penanganan kesehatan dan program vaksinasi. "Jadi ada Rp 14,6 triliun tambahan anggaran kesehatan untuk hal tersebut. Ini di luar yang vaksinasi," katanya.

Lalu tambahan anggaran bidang perlindungan sosial sebesar Rp 36,6 triliun. Dana tersebut akan alokasikan untuk tambahan program prakerja, diskon listrik, bantuan kuota internet pelajar dan pengajar, serta tambahan bansos tunai.

Dukungan UMKM

Selain itu, tambahan anggaran juga diperuntukkan untuk dukungan UMKM dan dunia usaha Rp 25,5 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk subsidi bunga UMKM KUR dan non-KUR, Imbal Jasa Penjaminan UMKM dan korporasi, serta pembebasan rekening minimum dan abonemen listrik.

Bendahara Negara itu menambahkan, dengan kebutuhan anggaran tersebut maka seluruh Kementerian dan Lembaga harus kembali melakukan refocusing dan realokasi belanja di tahun 2021.

"Belanja tahun 2021 yang kemungkinan tidak prioritas atau tidak akan mungkin dijalankan karena covid-19 masih sangat meningkat," jelas dia.

sumber;https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468383/kasus-positif-covid-19-terus-membengkak-sri-mulyani-butuh-tambahan-dana-rp-76-t

Share:

Read More

Stok Bawang Putih Aman, 175 Ribu Ton Impor Belum Direalisasikan

 JawaPos.com – Pemerintah berusaha memastikan harga semua komoditas stabil tahun ini. Selain kedelai, cabai, dan daging sapi, komoditas lain yang mendapat sorotan adalah bawang putih. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan, stok bawang putih menipis memasuki April mendatang.

Stok bawang putih untuk kuartal I tahun ini aman. Klaim itu disampaikan Ketua II Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino Senin (25/1). Saat ini ada stok bawaan (carry overstock) tahun lalu yang volumenya mencapai 175.000 ton.

Kendati demikian, dia berharap perizinan importasi segera terbit. “Anggota Pusbarindo sedang mengurus syarat. Yang saya dengar, ada lima perusahaan yang sekarang mengurus SPI (surat persetujuan impor, Red),” ujar Valentino.

Sebelumnya, Deputi Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto menyatakan bahwa KPPU mengevaluasi pasokan dan kebutuhan bawang putih. Evaluasi itu didasarkan pada data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan data impor dari Kementerian Perdagangan.

KPPU memproyeksikan, stok awal bawang putih tahun ini adalah 150.000 ton sampai 178.000 ton. Selama pandemi, konsumsi bulanan turun menjadi sekitar 40.000 ton sepanjang 2020. Biasanya, konsumsi bawang putih 46.000–48.000 ton.

“Berdasar kajian tersebut, KPPU mendapat tiga skenario perhitungan stok dan kebutuhan bawang putih,” kata Taufik.

Tiga skenario itu adalah konsumsi tinggi, sedang, dan rendah. Jika konsumsi bawang putih tinggi, kebutuhan triwulan I akan mencapai 144.000 ton. Jika konsumsi sedang, estimasi triwulan I berkisar 135.000 ton. Skenario ketiga dengan estimasi rendah, akumulasi konsumsi Januari–Maret mencapai 120.000 ton.

“Skenario kami, awal April sudah minus. Critical point-nya adalah akhir Maret atau awal April. Ada potensi kenaikan harga,” terang Taufik.

KPPU mencatat bahwa tren kenaikan harga bawang putih selalu terjadi pada semester I. Itu terjadi sejak 2017. Tahun lalu kenaikan harga terjadi pada Februari. Sebab, sumber utama impor yang dari Tiongkok tersendat kuntara.

“Kalau kita lihat polanya sejak 2017, kenaikan harga terjadi pada 3 atau 4 bulan awal tiap tahun,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/26/01/2021/stok-bawang-putih-aman-175-ribu-ton-impor-belum-direalisasikan/

Share:

Read More

Sejumlah Perajin Kue Keranjang di Solo Stop Produksi Akibat Covid-19

 JawaPos.com – Sejumlah perajin kue keranjang di Kota Solo menghentikan produksi akibat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum usai. Salah seorang perajin kue keranjang, Kalista Putri Meidi mengatakan, rumah produksinya menghentikan pembuatan kue keranjang karena banyak karyawan berasal dari luar daerah. Penghentian produksi itu dimaksudkan untuk menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas.

“Biasanya pegawai saya sampai 20 orang, tetapi memang kebanyakan dari luar kota. Kalau untuk produksinya biasanya jelang Imlek begini sampai 4 ton,” kata pemilik toko Dua Naga Mas itu dikutip dari Antara, Selasa (26/1).

Ia mengatakan sebetulnya permintaan masih cukup banyak. Bahkan, hingga saat ini ia banyak menerima telepon dari pelanggan luar kota yang biasanya memesan di tempatnya.

“Biasanya kan pesan dulu, baru kami antar ke sana. Ini banyak yang tanya, banyak yang telepon. Tetapi ya pertimbangannya itu tadi,” katanya.

Sementara itu, perajin lain Ratna Sari Tania mengatakan, saat ini mengurangi volume produksi kue keranjang. Jika pada tahun-tahun sebelumnya jelang perayaan Imlek, ia bisa memasak adonan kue keranjang hingga sepuluh kali masakan per hari, maka untuk saat ini hanya sekitar lima masakan/hari.

“Untuk satu masakan itu bisa 1 kwintal. Jadi tahun ini berkurang sekali,” katanya.

Meski demikian, ia tidak ingin mengurangi kualitas dari kue keranjang yang diproduksinya mengingat ia memiliki banyak konsumen yang selama ini berlangganan di tempat usahanya. “Sedikit maupun banyak pesanan tetap kami produksi. Untuk satu kali masakan waktu produksinya bisa sampai 12 jam agar gula pasir berubah warna dan jadi karamel. Kami tidak mau pakai pewarna,” katanya.

Bahkan, dikatakannya, dengan cara produksi tersebut kue keranjang miliknya bisa bertahan hingga enam bulan.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/26/01/2021/sejumlah-perajin-kue-keranjang-di-solo-stop-produksi-akibat-covid-19/

Share:

Read More

Sektor Industri Sumbang 33 Persen dari Total Investasi 2020

 

JawaPos.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama 2020, sektor industri memberikan kontribusi bagi investasi senilai Rp 272,9 triliun atau 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp 826,3 triliun. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu melampaui target yang dipatok sebesar Rp 817,2 triliun atau 101,1 persen.

“Ini capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri mampu tumbuh double digit,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa (26/1).

Agus mengungkapkan realisasi penanaman modal sektor industri di Tanah Air tumbuh 26 persen, yaitu dari Rp 216 triliun pada 2019 menjadi Rp 272,9 triliun pada 2020. “Kami memberikan apresiasi kepada pelaku industri atas komitmennya merealisasikan investasinya di Indonesia,” ujarnya dikutip dari Antara.

Kepercayaan diri pelaku industri nasional untuk terus berekspansi, tecermin dari capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor manufaktur pada 2020 yang mencapai Rp 82,8 triliun. Angka ini tumbuh 14 persen dibandingkan 2019 yang hanya Rp 72,7 triliun.

Realisasi dari investasi industri lokal tersebut berkontribusi hingga 20 persen dari total nilai PMDN sebesar Rp 413,5 triliun pada 2020. Di samping itu, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global.

Hal ini terlihat dari capaian penanaman modal asing (PMA) sektor manufaktur pada 2020 sebesar Rp 190,1 triliun atau tumbuh 33 persen dibanding capaian 2019 yang menyentuh Rp 143,3 triliun. Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 46,1 persen dari total nilai PMA sebesar Rp 412,8 triliun pada 2020.

Agus Gumiwang menegaskan pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Tanah Air melalui implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti memberikan insentif dan kemudahan izin usaha bagi para pelaku industri. Apalagi, investasi di sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, diantaranya berdampak pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan devisa dari ekspor.

“Kami akan all out agar kinerja sektor industri manufaktur bisa bangkit kembali di tengah masa pandemi saat ini. Capaian angka investasi ini membuat kami optimistis bahwa 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

Agus menyampaikan pihaknya menargetkan realisasi penanaman modal di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 bisa naik mencapai Rp 323,56 triliun. Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-undang Cipta Kerja dan membaiknya perekonomian dunia pasca vaksinasi.

Menperin menyebutkan beberapa sektor yang masih jadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya pada tahun ini, antara lain industri makanan dan minuman, logam dasar, otomotif, serta elektronik. “Kami juga akan dorong, antara lain pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya. Sektor-sektor tersebut merupakan prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Berdasarkan data BKPM, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, dengan menggelontorkan dananya sebesar Rp 94,8 trilun atau menyumbang hingga 11,5 persen.

“Secara khusus, meningkatnya investasi di sektor industri logam sejalan dengan keinginan pemerintah memperkuat hilirisasi industri, dan pembatasan ekspor mineral justru mendorong peningkatan investasi di sektor tersebut,” pungkas Agus Gumiwang.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/sektor-industri-sumbang-33-persen-dari-total-investasi-2020/

Share:

Read More

ORI019 Mulai Ditawarkan, Tingkat Kupon ,57 Persen

 Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB. Untuk menutupi defisit tersebut maka memerlukan pembiayaan utang yang cukup tinggi.

"Untuk 2021 defisit anggaran APBN ditetapkan 5,7 persen dari PDB. Sehingga diperlukan pembiayaan utang cukup tinggi," ujar Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan Luky Alfirman di Jakarta, Senin (25/1/2021).

Untuk itu, pemerintah pun menawarkan ORI019 dengan tingkat kupon 5,57 persen. Hal ini sebagai salah satu instrumen investasi aman mudah dan menguntungkan di tengah kondisi pandemi dengan masa penawaran dimulai hari ini 25 januari hingga berakhir 18 februari 2021.

"Masyarakat dapat berpartisipasi langsung melalui 26 channel online dari midis kami yang kerjasama dengan pemerintah dimanapun kapanpun 24 per 7 hari di masa penawaran ini sampai 18 Februari," jelas Luky.

Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan ORI019 akan digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021 termasuk untuk upaya penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi Covid-19. Salah satunya program vaksinasi yang sedang dicanangkan pemerintah.

"Saya tekankan lagi bahwa 2021 kita masih harus berhadapan, antisipasi ketidakpastian namun di awal tahun, mari bangun optimisme bahwa pemulihan baik kesehatan ekonomi investasi dan aspek lain akan dapat diwujudkan," tandasnya.

Dukungan Bank Indonesia

Pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang 2021 akan optimalkan berbagai sumber pembiayaan terutama dari pasar. Selain itu, pemerintah juga akan tetap mengandalakan dukungan Bank Indonesia dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.

"Kemudian proyeksi penerimaan dan kebutuhan belanja pemerintah, biaya dan risiko utang serta sentimen dan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik," jelasnya.

Pembiayaan APBN melalui utang salah satunya dilakukan dengan penerbitan SBN ritel baik konvensional dan syariah. Ada jenis ORI SBR ST dan SR. Pada 2021 pemerintah berencana menawarkan 6 seri SBN ritel dijual online, seri pertamanya dimulai penerbitan ORI019.

"Konsistensi pemerintah untuk menerbitkan SBN ritel secara reguler dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan target APBN tahun berjalan serta memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat. Diharapkan peningkatan kesejahteraan dan budaya berinvestasi masyarakat indonesia dalam jangka panjang dapat turut mewujudkan kemandirian bangsa untuk pembiayaan bangunan," paparnya.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4465981/ori019-mulai-ditawarkan-tingkat-kupon-57-persen

Share:

Read More