Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR RI menetapkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 melalui pemungutan suara (voting) setelah menyelesaikan tahapan uji kepatutan dan kelayakan.
"Kami tetapkan lima anggota BPK RI yang akan diputuskan dan disampaikan ke Rapat Paripurna," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/9/2019).
Lima anggota terpilih ini adalah Pius Lustrilanang yang memperoleh 43 suara, Daniel Lumban Tobing dan Hendra Susanto yang masing-masing memperoleh 41 suara.
Anggota lainnya adalah Achsanul Qosasi yang mendapatkan 31 suara dan Harry Azhar Azis yang mendapatkan 29 suara.
Pius Lustrilanang yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra merupakan salah satu aktivis pergerakan nasional pada akhir 1990-an.
Sedangkan, Daniel Lumban Tobing adalah Politisi PDI-P dan sempat menjadi anggota DPR periode 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.
Hendra Susanto merupakan pejabat karir dari BPK dan masih menjabat sebagai Kepala Auditoriat I B.
Sementara itu, Achsanul Qasasi menjabat sebagai Anggota III BPK dan menjadi presiden klub sepakbola peserta Liga Super Indonesia, Madura United.
Harry Azhar Azis, yang sempat menjabat sebagai Ketua BPK, juga merupakan petahana dan saat ini tercatat sebagai Anggota VI BPK.
Calon Lolos
Gedung BPK RI. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Sebelumnya, tercatat sebanyak 32 orang terdaftar lolos persyaratan administrasi dalam pencalonan diri sebagai anggota BPK.
Para calon ini kemudian mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang tidak hanya dilakukan Komisi XI DPR namun juga oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut rencana, persetujuan lima anggota BPK periode 2019-2024 ini akan disampaikan dalam Rapat Paripurna, Kamis 26 September 2019.
Masa jabatan anggota BPK lama akan habis pada 16 Oktober 2019.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati 6 (enam) langkah strategis untuk memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada 4 September 2019 yang mengangkat tema Pengembangan Industri Manufaktur untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara Berkelanjutan dan Inklusif di Jakarta. Selain itu, Rakorpusda juga menyepakati strategi pengembangan industri manufaktur yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang didukung keterlibatan aktif pelaku industri. Fokus pengembangan produk dimulai pada industri otomotif, tekstil & produk tekstil (TPT), dan alas kaki, serta industri lainnya yang mendukung pengembangan produk-produk di industri tersebut. Pengembangan juga dilakukan dengan memastikan integrasi pembangunan antarkawasan yang sesuai dengan keterkaitan produk yang menjadi fokus, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kesepakatan tersebut diambil setelah Rakorpusda melakukan asesmen prospek dan tantangan industri manufaktur, serta menyepakati strategi percepatan pengembangan ke depan. "Hasil asesmen memperkuat keyakinan bahwa penguatan industri manufaktur perlu terus ditempuh. Hal ini mempertimbangkan peran strategis sektor ini yang memiliki hubungan yang panjang dan kuat dengan berbagai sektor ekonomi lain, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung perbaikan neraca transaksi berjalan Indonesia," ujar Perry ketika memberikan keterangan pers di Gedung BI Jakarta, Rabu (8/9/2019). Enam langkah strategis dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur, seperti Pelabuhan Patimban dan pendukungnya. 2) Mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1. 3) Mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan. 4) Mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui (i) perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra; (ii) perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk investasi (Malaysia, Thailand); serta (iii) pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS). 5) Mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan (green financing) melalui pelonggaran loan to value (LTV) dan uang muka, serta pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber funding. 6) Mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur melalui (i) fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok brand global; (ii) percepatan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement / IA-CEPA) dan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement / IEU CEPA); (iii) pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Chili (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IC-CEPA); (iv) penyelenggaraan West Java Investment Summit (IRU-RIRU-GIRU); dan (v) pameran, misi dagang, serta business matching, antara lain Trade Expo Indonesia di Jakarta. Sebagai informasi, Rakorpusda diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Gubernur Bank Indonesia, dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pejabat Menteri Keuangan, pejabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pejabat kementerian/lembaga lainnya, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi yang merupakan basis industri manufaktur nasional, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) kembali menjadi bahasan. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR RI) meminta agar dividen BUMN pada 2020 ditingkatkan Dalam hal ini, DPR meminta dividen BUMN mencapai Rp 49 triliun pada 2020 atau naik dari catatan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 senilai Rp 48 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan outlook APBN 2019 yang memproyeksikan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari laba BUMN mencapai Rp 49,61 triliun. Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan permintaan DPR guna memberikan semangat kepada BUMN agar bekerja lebih baik.Dia menilai selama ini BUMN cenderung gali lobang tutup lobang. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal mengatakan pihaknya bakal mengupayakan penyetoran dividen sesuai dengan yang dianggarkan. Dividen yang disumbangkan juga akan disesuaikan dengan performa dari masing-masing perusahaan. "Kalau saja kita rencanakan tinggi untungnya, di akhir tahun bisa berubah. Yang tadi kita target kecil bisa besar begitu juga sebaliknya. Di akhir tahun kita rekonsiliasi seperti itu," ujar Hambra dalam Rapat Banggar DPR RI, di Gedung DPR/MPR Rabu (4/9). Asal tahu saja, pertumbuhan dividen BUMN berlangsung sejak 2015 yang menyumbang Rp 37,6 triliun, Kemudian, 2016 dan 2017 dividen BUMN mencapai Rp 37,1 triliun dan Rp 43,9 triliun. Dikaji Lebih Lanjut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan keputusan Banggar DPR dan pemerintah untuk meningkatkan dividen BUMN akan di bawah lebih lanjut oleh Kementerian BUMN. Suahasil bilang yang pasti target dividen BUMN Rp 49 triliun akan di sasar pada BUMN yang selama ini mempunyai kinerja memuaskan. “Dividen tergantung dari laba, kinerja return on aset dan equality. Berarti sektor atau perusahaannya ya sama saja seperti yang sebelumnya,” kata Suahasil kepada Kontan.co.id, Selasa (4/9). Dalam rapat Banggar Suahasil menyampaikan tidak hanya dividen, BUMN juga menyumbang pajak kepada negara sebesar Rp 212 triliun pada 2018. Kemenkeu mencatat, kontribusi pajak dari BUMN sejak 2015 hingga 2018. Sebagai informasi, sampai akhir 2018 BUMN berjumlah 114 perusahaan. (Yusuf Imam Santoso) Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul : Dividen BUMN pada tahun 2020 ditargetkan menembus Rp 49 triliun Sumber:Kompas.com
KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau biasa disingat BRI menyalurkan bantuan Corporate Social Responsiblity ( CSR) sembako senilai Rp 75 juta kepada korban terdampak kerusuhan di Jayapura, Papua. Bantuan yang diserahkan ke Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano pada Senin (2/9/2019), di Jayapura, selanjutnya diberikan ke dapur umum yang ada di tempat pengungsian. Tak hanya itu, BRI menyumbangkan 3 perahu kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membersihkan sungai, dan membantu perbaikan pos polisi yang mengalami kerusakan. Bank BRI memberikan bantuan itu untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat upaya pemulihan wilayah Papua pasca kerusuhan. Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/9/2019), Corporate Secretary Bank BRI Hari Purnomo mengatakan penyaluran bantuan tersebut adalah bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat papua. Baca juga: BRI Salurkan Bantuan Rp 5,7 Miliar Ke 57 SLB di Indonesia Diharapkan bantuan-bantuan tersebut dapat membantu masyarakat Papua agar dapat segera kembali menjalankan aktivitasnyasecara normal,” ungkap Hari Purnomo. Sebagai tambahan informasi, sepanjang tahun 2019 ini Bank BRI telah memberikan berbagai bantuan CSR BRI Peduli kepada masyarakat di wilayah Papua dan sekitarnya. Bantuan yang diberikan berupa elektrifikasi rumah warga, pembuatan MCK, penyediaan sarana air bersih, bedah rumah masyarakat, pasar murah, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, bantuan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), padat karya tunai dan pengobatan gratis. Hal tersebut, kata Hari, sejalan dengan program Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) hadir Untuk Negeri yang digagas oleh Kementerian BUMN RI. “Sebagai tanggung jawab sosial, perseroanberkomitmen untuk terus membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatdengan berbagai program CSR yang BRI miliki,” pungkas Hari.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi membuka masa penawaran instrumen investasi surat utang negara Saving Bond Ritel atau SBR008 pada hari ini. Bagi Anda yang berminat, kini pembayaran SBR008 sudah bisa melalui flatform e-commerce. Hal ini setelah pemerintah menggandeng Tokopedia, Bukalapak dan Finnet. "Mereka sebagai lembaga persepsi artinya metode pembayaran untuk investasi di SBR tidak hanya melalui jalur ATM atau mobile banking," ujar Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, Loto Srinaita Ginting, Jakarta, Kamis (5/8/2019). "Jadi kini pembayaran bisa juga melalui kanal pembayaran yang difasilitasi oleh Tokopedia dan dua lembaga persepsi lainnya. Bisa pakai virtual account, kartu kredit yang difasilitasi lembaga persepsi," sambungnya. Pembayaran bisa dilakukan setelah pesan SBR008 mendapatkan kode billing atau kode bayar dari mitra distribusi yang digandeng oleh pemerintah. Untuk penawaran SBR008, terdapat 22 mitra distribusi yang terdiri dari dari 13 Bank, 4 Perusahaan Efek, 3 Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech), dan 2 Perusahaan Fintech Peer-to-Peer Lending. "Waktu itu ada masukan kepada kami bagaimana supaya cara pembayaran lebih mudah lagi ternyata dengan bergabungnya tiga lembaga persepsi ini maka metode pembayaran semakin dimudahkan sekarang," kata dia. Pemerintah membuka masa penawaran SBR008 mulai 5-19 September 2019. Bagi Anda yang berminat membeli obligasi negara ini, tidak perlu pusing membelinya. Sebab ,SBR008 bisa dibeli mulai dari Rp 1 jutaan. Dari sisi imbal hasil, SBR008 menawarkan nilai kupon sebesar 7,20 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito yang ada di kisaran 5-6 persen per tahun. Adapun tanggal jatuh tempo SBR008 yakni 10 September 2021. Sumber:Kompas.com
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan mencabut subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA pada 2020 bukan tanpa risiko. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira khawatir dua kebijakan tak populer itu justru menggerus daya beli masyarakat. Sebab, uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat akan semakin besar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan tagihan listrik. "Momentumnya memang terlambat untuk lakukan kebijakan penghematan belanja APBN," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (5/9/2019). "Kondisi ekonomi saat ini makin melambat, kalau dipaksa 2020 lakukan beberapa adjustment dikhawatirkan imbas ke daya beli, inflasi dan pertumbuhan ekonomi merosot tajam," sambung dia. Idealnya menurut Bhima, pemerintah mengambil kebijakan saat ekonomi masih bisa tumbuh 5,1 persen pasca Pilpres 2019 lalu. Namun, kebijakan itu justru akan diterapkan pada awal 2020. Padahal saat ini dan pada 2020, kata dia, ancaman resesi global menguat. Ini dipicu perang dagang Amerika Serikat dan China yang meninggi, tak menentunya kebijakan moneter, hingga gejolak politik di beberapa berapa negara. Harusnya menurut Bhima, pemerintah bukan memangkas subsidi, tapi justru melakukan stimulus fiskal ke sektor riil. "Jadi ini keberanian yang terlambat karena sebelumnya terlalu takut kalah pemilu, berbahaya bagi ekonomi. Saya bilang too little too late lah Pak Jokowi dan tim ekonominya," kata dia. Sebelumnya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA pada 2020 menuai penolakan keras, mulai dari anggota DPR hingga pelaku usaha mikro dan kecil. Bahkan serikat buruh mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menentang rencana pemerintah tersebut pada 2 Oktober 2019. Tidak hanya itu, masyarakat hingga pengusaha juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan maupun pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA, tanpa kecuali UMKM.
JAKARTA, KOMPAS.com - Hobi memang kerap menjadi ide awal untuk berbisnis. Tak jarang, ide-ide tersebut berhasil dan membuat bisnis berkembang. Seperti wanita asal Lumajang ini misalnya. Wanita bernama Marselia Indriani (37) memulai bisnisnya dari hobi memasak. Marselia menceritakan, bisnisnya dimulai setelah dia memutuskan resign dari kantor lamanya setelah 13 tahun bekerja pada 2017 lalu. Meski sempat bingung mau berbisnis apa, akhirnya hati dia berlabuh untuk bisnis sesuai kesenangan dan hobinya, yakni membuat kue ringan. "Basic saya itu passionnya ke bake, bikin kue. Kalau dengan hobi kan seneng tuh, jadi hobinya dapet hasilnya dapet makanya saya pindah ke kuliner setelah sebelumnya bisnis baju," kata Marselia Indriani kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2019). Adapun produk yang dijualnya adalah keripik pisang tanpa pemanis buatan yang diberi nama Pisang Mas Oven seharga Rp 20.000.
Bedanya, keripik ini dibungkus menyerupai makanan ringan seperti di supermarket dan bisa tahan selama 1 tahun. Pun Marselia menjual brownies cookies seharga Rp 5.000 per bungkus. Terkait modal awal, dia mengaku berasal dari uang tabungan dan pensiunnya.
"Kebetulan saya semampunya saya, saya takut riba jadi saya beli seadanya untuk modal dan produksi awal. Dari modal pribadi. modalnya dari tabungan dan uang pensiun segala macem itulah ya," jelas Marselia. Masuk Toko Ritel Modern Rupanya, bisnis makanan yang diolahnya saat ini telah masuk ke minimarket-minimarket seperti Carrefour. Saat ini resellernya telah ada di sekitar Jabodetabek. Tak tanggung-tanggung, produknya juga sudah go-ekspor. Saat ini, Marselia mengaku sudah menjual di Jeddah dan Taiwan. Dari bisnis ini, keuntungan yang didapat bisa berkisar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per bulan. "Kalau setahun bisa dikalikan saja. Ya pokoknya rata-rata segitu ya, karena kan jualan ada naik turunnya," kata Marselia. Marselia mengaku belum ada rencana mengembangkan bisnis makanan ke produk-produk yang berbahan baku selain pisang. Dia bilang, saat ini dia hanya ingin fokus berorientasi ekspor. "Mungkin nanti kedepannya tetap fokus ke pisang tapi dengan beberapa varian. Karena anak millenial sekarang nih suka banyak yang nanya "Ada yang green tea enggak? Ada yang rasa ini enggak?"," ujarnya sambil tertawa. Marselia berpesan, mulailah sesuatu berdasarkan hobi. Karena bangkitnya bisnis yang dia rasakan ternyata berasal dari hobi. Pun hobi yang membuatnya semangat menjalani bisnis meski diterpa banyak kendala awalnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi
para milenial yang berminat investasi Saving Bond Ritel ( SBR),
pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali membuka masa penawaran
Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR008 pada Kamis (5/9/2019).
Masa penawaran akan dibuka
hingga 19 September 2019. Adaoun jatuh tepinya pada 10 September 2021 Seperti
seri SBR umumnya yang begitu diminati para milenial, SBR008 memilki sejumlah
keunggulan dibandingkan instrumen investasi lainnya. Apa saja keunggulannya?
Berikut daftarnya:
1. Mulai Rp 1 juta
SBR adalah instrumen investasi surat berharga negara yang bisa
dibeli mulai Rp 1 juta. Tentu ini menjadi salah satu hal menarik untuk para
milenial. Sebab para milenial yang hanya punya modal pas-pasan pun bisa memulai
investasi surat berharga negara yang satu ini.
2 2. Kupon minimal
SBR008 memiliki kupon mengambang dengan kupon minimal mengacu kepada BI
7 Day Reverse Repo Rate (7-DRRR). Artinya besaran kupon SBR akan disesuaikan
dengan perubahan bunga acuan setiap 3 bulan sekali.
Namun meski mengacu ke suku bunga BI, SBR007 memiliki kupon minimal
yakni 7,20 persen (5,50 persen + spread 1,70 persen). Kupon minimal ini membuat
nilai kupon tak akan anjlok di bawah 7,20 persen.
Misalnya, jika pada Oktober 2019 BI 7-DRRR ditetapkan sebesar 6,25
persen, maka pada periode Oktober-Desember 2019 kupon yang berlaku adalah 7,95
persen (6,25 persen + spread 1,70 persen).
Namun jika pada Juli 2019 BI 7-DRRR turun menjadi 5,25 persen, maka pada periode Juli-Oktober 2019 kupon yang berlaku bukan 6,95 persen (5,75 persen + spread 170 persen), melainkan 7,20 persen yang merupakan kupon minimal. 4. Early redemption SBR008 merupakan instrumen investasi yang tidak bisa diperdagangkan sewaktu waktu. Namun pembeli tak perlu khawatir karena jalan keluar berupa early redemption. Dengan fasiltas ini, investor bisa mencairkan hingga 50 persen nilai kupon sebelum jatuh tempo. Biasanya fasiltas ini berlaku untuk investor dengan minimal kepemilikan Rp 2 juta.
JAKARTA, KOMPAS.com -
Hadirnya waralaba asing di pasar lokal kerap menuai polemik.
Isunya soal merebut pasar
waralaba lokal bahkan mematikan bisnis yang tengah berkembang, mengingat brand
waralaba asing jauh lebih terkenal.
Namun sebetulnya, Ketua
Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting Supit
mengatakan, kehadiran waralaba asing justru menjadi ajang pembelajaran bagi
pemilik usaha waralaba (franchisor) Indonesia.
"Kita jangan merasa
mereka mengancam bisnis kita, justru ini sebagai ajang pembelajaran bagaimana
caranya mereka bisa mengembangkan franchise sebesar itu?" kata Levita
Ginting Supit di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
"Kalau enggak ada
kompetitor, kita kurang kreatif, kita ada di zona nyaman. Jadi kita ambil yang
positifnya dan diaplikasikan ke bisnis kita," imbuh dia.
Simak Tips Ini Sepakat
dengan Levita, Partner & Founder International Franchise Business
Management (IFBM) Burang Riyadi menyatakan waralaba asing yang banyak terjun ke
pasar internasional bisa menjadi agen pembelajaran.
Cara tersebut bisa menjadi
salah satu pilihan karena tidak adanya sekolah seputar bisnis franchise,
investasinya, cara memulainya, dan cara mengembangkannya secara detil.
Sementara, banyak merek
waralaba asing yang sudah sukses sejak puluhan tahun lalu, seperti Starbucks,
KFC, McDonalds, Breadtalk, dan sebagainya.
"Sekolah franchise
enggak ada, akan lebih bagus kalau kita belajar dengan waralaba asing. Kita
Pelajari sistem orang asing dan kita olah sehingga bisa lebih profesional dari
mereka. Lagi pula yang punya waralaba asing di Indonesia itu ya punya orang
Indonesia," ungkap dia.
Cara-cara ini, kata dia,
yang kerap dilakukan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk
mengembangkan produk lokalnya ke industri global.
Adapun waralaba asing
kerap memilih Indonesia sebagai tujuan pasarnya karena berpeluang besar,
negaranya besar dengan jumlah penduduk banyak. "Peluang-peluang ini juga
lah yang bisa dimanfaatkan teman-teman waralaba lokal yang ada di
Indonesia," pungkas dia.
Jakarta - Pemerintah akan menghimpun dana sumbangan para filantropi alias dermawan untuk membiayai proyek infrastruktur. Perbankan pun akan ikut ambil bagian dalam skema pembiayaan campuran alias blended finances ini.
Untuk itu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengundang perwakilan bank-bank BUMN membahas program tersebut. Bank pelat merah yang datang adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Menurut Direktur Tresuri dan Internasional Bank BNI Bob Tyasika Ananta perbankan akan menghimpun dana dari para dermawan alias dana filantropi. Nantinya, dana tersebut akan dialokasikan ke beberapa proyek pembangunan, salah satunya pariwisata.
"Konteksnya adalah bahwa untuk menarik dana dari filantropi fund buat masuk untuk menggerakkan pembangunan di Indonesia bisa pariwisata dan lainnya. Intinya mengajak perbankan buat support dan commit," kata Bob ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Salah satu proyek yang akan digarap dengan dana campuran ini adalah proyek pariwisata Danau Toba.
"Ada beberapa tadi, cuma yang rada detil di (proyek) pariwisata Danau Toba," kata Bob.
Direktur Keuangan Bank BRI Haru Koesmahargyo menambahkan saat ini memang banyak dana sumbangan dari para dermawan yang belum dikelola. Di sisi lain Perbankan mempelajari skema apa yang dipakai untuk mengelola dana para dermawan nanti.
"Ini kan konsep baru blended finance, jadi banyak dana dari luar sebagai filantropis fund belum dikelola dengan baik. Ada masalah di risking dan pembiayaan," kata Haru.
"Karena ini tahap awal ini lagi liat skema bank gimana, masih introduction lah," tutur Heru.
Sumber:Detik.com
PT PP (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya PT PP Infrastruktur akan menggarap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
Hal ini menyusul diserahkannya Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Penyelenggaraan SPAM (SistemPenyediaan Air Minum) Lintas Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Proyek tersebut akan dikerjakan dan dikelola oleh Konsorsium PPMV yang terdiri dari PT PP Infrastruktur, Maynilad Water Services Inc dan PT Varsha Zamindo Lestari.
SK Penetapan Pemenang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Lintas Kota Pekanbaru-Kabupaten Kampar diberikan oleh Direktur PT SPR Nasir Day, yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara SPAM RegionalProvinsi Riau oleh Gubernur Riau, dan diterima oleh Direktur Operasional PT PP Infrastruktur Satya Priambodo, sekaligus sebagai kuasa resmi Konsorsium PPMV.
SPAM Lintas Kota Pekanbaru – Kabupaten Kampar akan melayani sekitar 624 ribu jiwa atau sekitar 102 ribu Sambungan Rumah di lima kecamatan yaitu Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Siak Hulu, dan Tambang dengan peningkatan cakupan layanan 0 persen di area pelayanan, menjadi 55 persen (greenfields).
Sumber air baku SPAM ini berasal dari Sungai Kampar. Standar kualitas air adalah air minum sampai di rumah pelanggan, dengan pelayanan 24 jam per hari.
Total nilai investasi yang akan digelontorkan oleh Konsorsium PPMV mencapai Rp 1,6 triliun, yang akan meliputi pembiayaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air kapasitas output 1000 lpd, beserta seluruh bangunan kelengkapannya, pembangunan pipa transmisi, pembangunan seluruh jaringan distribusi di area pelayanan, serta membantu kedua PDAM untuk peningkatan kinerja dengan adanya twinning program.
Kerjasama ini akan berlangsung selama 30 tahun antara Konsorsium PPMV dan Divisi Air PT Sarana Pembangunan Riau, PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru dan PDAM Tirta Kampar Kabupaten Kampar.
Pembangunan SPAM Lintas Kota Pekanbaru-Kab. Kampar direncanakan akan dimulai pada 2020 dandiharapkan air minum akan mengalir sampai di rumah pelanggan secara bertahap mulai pada 2021.
Capaian Kontrak Baru PTPP
Manajemen PTPP Tbk optimistis kontrak baru Rp 24 triliun dapat tercapai pada akhir 2014.
Sampai dengan Juli 2019, Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp 15,9 triliun. Pencapaian kontrak baru sebesar Rp 15,9 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan sebesar Rp 14,04 triliundan Anak Perusahaan sebesar Rp 1,931 triliun.
Beberapa proyek besar yang berhasil diraih Perseroan sampaidengan bulan Juli 2019, antara lain RDMP RU V Balikpapan Lanjutan di Kalimantan Timur sebesar Rp 5,88triliun, Tol Indrapura-Kisaran di Sumatera sebesar Rp 3 triliun, Smelter Kolaka Tahap 1 dan 2 sebesar Rp 700 miliar
Kemudian, Lamongan Shorebase 676 miliar, Pesantren Mualimin Yogya sebesar Rp 470 miliar, Pekerjaan Tambah Runway Soetta Sec. 1 sebesar Rp 455,975 miliar, Kereta Api Makassar Pare-Pare sebesar Rp 450 miliar, Sapras SPBU Rest Area sebesar Rp. 334 miliar, Landmark Telkom University sebesar Rp. 292 miliar,RSUD Soreang sebesar Rp 269 miliar, Infrastruktur Tol Bakauheni sebesar Rp 235 miliar, dan sebagainya.
“Manajemen optimis target kontrak baru Perseroan sampai dengan akhir tahun akan tercapai sebesar Rp 50triliun,” ujar Direktur Utama PTPP Capaian Kontrak Baru PTPP.
Sampai dengan Juli 2019, perolehan kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru Perseroandengan kontribusi sebesar Rp. 10,44 triliun atau 65,3 persen, disusul oleh Swasta sebesar Rp 4,93 triliun atau 30,86 persen dan APBN sebesar Rp 601 miliar atau 3,76 persen dari total perolehan kontrak baru.
Sedangkan, perolehan kontrak baru berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu Gedung sebesar 22,6 persen, pembangkit listrik sebesar 22,6 persen, jalan dan jembatan sebesar 21 persen, minyak dan gas sebesar 15,6 persen dan industri sebesar 8,2 persen yang merupakan lima kontributor utama dari portofolio kontrak baru Perseroan sampai dengan Juli 2019. Sisanya dikontribusi oleh pelabuhan sebesar 4 persen, bandara sebesar 3 persen dan kereta api sebesar 3 persen.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1097050/original/024845800_1451399636-20151229-BPK-RI-YR-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2900706/original/066851800_1567507772-Penyerahan_SK_Penetapan_Pemenang_Pengadaan_Badan_Usaha_Kerjasama_Lintas_Kota_Pekanbaru-Kabupaten_Kampar.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/736353/original/093977400_1410518892-PTPP-OK.JPG)
